Makassar. Puluhan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sulawesi Selatan menolak pelaksanaan Ujian Nasional dan meminta pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkama Agung terkait peninjauan kembali Ujian Nasional (UN) dan sistem pendidikan nasional.
IPM SulSel saat berunjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (14/04), menyatakan pemerintah sebaiknya fokus dan berkonsentrasi saja pada pembenahan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia secara merata. Selain itu, putusan MA yang dikeluarkan 14 September 2009 sifatnya mengikat. Sehingga tidak ada alasan bagi otoritas pendidikan untuk tidak segera melaksanakannya.
Koordinator Posko Pengaduan UN IPM Sulsel Elly Oschar, mengatakan putusan MA tersebut menyatakan pemerintah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warganya yang menjadi korban UN. Sehingga pemerintah harus segera menunjukkan sikap respon untuk menindak lanjuti persoalan yang terus mengancam kualitas dunia pendidikan saat ini.
“Dalam putusan, juga jelas perintah pengadilan agar pemerintah meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu pemerintah sebagai tergugat diperintahkan untuk meningkatkan kualitas guru, sarana sekolah serta akses lengkap ke seluruh Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan UN lebih lanjut”kata Elly Oschar
Ditegaskan, putusan MA juga mewajibkan pemerintah mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi gangguan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan UN, dengan menyediakan pendamping psikologi bagi pelajar usai ujian.
Elly menjelaskan, UN merupakan sistem ujian berstandar nasional. Namun yang menjadi masalah, tidak semua daerah memenuhi delapan faktor standar nasional. Seperti, standar kompetensi kelulusan, standar proses dan standar pembiayaan pendidikan.
Menanggapi aspirasi pelajar tersebut, Anggota DPRD Sulsel Muhtar Tompo didampingi Yosafat Tandilinting mengatakan, memahami dengan pemikiran para pelajar. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi IPM tersebut kepimpinan dewan untuk selanjutnya dibahas dalam agenda rapat komisi.
“Kami menerima aspirasi teman-teman, dan sesuai mekanisme penerimaan aspirasi kami akan melanjutkan ke pimpinan dewan”kata Muktar Tompo.(bat)
KBRN – www.rri.co.id